I have promoted you as legislative candidate here, but people will only vote for you if you have something to offer,” a text message read on a candidate's cell phone.
“I have received similar text messages almost every day recently,” National Mandate Party (PAN) candidate from South Sulawesi, Andi Yuliani or Yuli, told The Jakarta Post on Tuesday.
Yuli said most voters in the 2009 elections had been asking their legislative candidates for money and other items.
“Today, eligible voters can be the brokers, 'selling' their votes at certain prices and offering them to legislative candidates like me,” she said.
One voter even offered her 10 votes at Rp 50,000 (US$4.50) each.
“I am trying to play fairly in this election without involving money, but many legislative candidates have indulged voters by giving them money, phone credit, T-shirts and sandals,” Yuli said.
“In the previous election, I didn’t encounter such a situation. Now the voters believe their votes can be sold to whichever candidate pays the highest rate."
Yuli said the arrangement was potentially the worst aspect of regional elections, with local politicians using money to influence supporters.
She also criticized the Election Supervisory Body (Bawaslu) for their poor efforts monitoring the election process.
Political observer Fachry Ali said Indonesian voters had become smarter and more cunning compared to previous elections, learning how to "manipulate" legislative candidates or parties while maintaining distance from them.
“The people can manipulate and benefit from this situation,” he told the Post.
“It happens because politicians only begin approaching them during election periods,” he said.
During the campaign, most party leaders and candidates have made promises to improve the economy and provide cheaper essentials.
The elections — only eight days away — have provided a golden opportunity for the jobless to earn money regardless of their actual political preference.
Rahmanto, a worker from the Tanah Abang textile market in Central Jakarta, said he was enjoying the election campaign period so far.
He and his wife joined a campaign rally for a major party a few days ago and earned Rp 140,000 plus food and T-shirts just to watch a dangdut show and applaud the orators and performers.
His wife also bought cheap food — cooking oil, sugar, rice and instant noodles — in a bazaar staged by a mid-sized party.
“We were allowed to buy various staple goods for about Rp 10,000 each,” Rahmanto’s wife, Irma Yani, said.
For ojek (motorcycle taxi) driver Yono, the campaigns are a must-attend event.
“I have joined five party campaigns in the past two weeks. I received T-shirts, snacks and, of course, cash,” he said, laughing.
He said seasoned supporters like himself could earn between Rp 40,000 and Rp 80,000, depending on the party.
Although he has joined party campaign activities and earned some pay, he refused to reveal which party he will vote on April 9.
“Of course I have my favorite party. Joining these campaigns doesn’t mean I will choose any of them,” he said.
Rahmanto had his own opinion about voting. “I don’t think I will vote for any of those parties. I joined [the campaigns] just for money,” he said.
The Jakarta Post 4/1/2009
Showing posts with label Pemilu. Show all posts
Showing posts with label Pemilu. Show all posts
Wednesday, April 1, 2009
Kampanye & Pemilu Tidak Bermanfaat Bagi Rakyat kecil
Ih Kesel Kampanye bikin macet aja, apa lagi jalanan ibukota yang sudah padat kampanye hanya memperparah jalanan ibu kota, Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk mengais simpati, atau bisa juga di gunakan untuk menolak suatu hal.Sebenarnya apa sih manfaat kampanye bagi rakyat? Rakyat tidak mendapat hasil apa-apa dari kampanye, walau banyak yang ikut kampanye tidak akan mendapat apa-apa meskipun partai yang mereka bela habis-habisan bisa menang mutlak, kadang harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk terlibat kontak fisik dengan simpatisan partai lain.
Kampanye Saat ini umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, simbol-simbol, pada sistim politik otoriter kampanye sering bisa dilakukan kedalam bentuk tindakan intimidasi, propaganda atau dakwah.Bentuk kampanye di Indonesia ini tergolong sebagai bentuk kampanye secara konversional yang hanya lebih mengarah pada Indoktrinasi atau Pencitraan individu atau golongan. Model kampanye konvensional selain rawan gesekan juga terkadang menimbulkan swinging voter di masyarakat.
Tidak jauh beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu dan kampanye yang sekarang juga penuh dengan hura-hura. Di setiap kampanye, terutama di kota besar pasti di sediakan acara konser gratis, entah itu konser dangdut atau konser rock. Bahkan untuk para partisan pun disediakan souvenir gratis yang biasanya berupa kaos parpol, bahkan mungkin lebih dari sekedar kaos, dan tidak lupa titipan agar mencontreng parpol yang bersangkutan bila saatnya tiba. hal tersebut dapat dibaca sebagai belum berubahnya paradigma pada petinggi partai, dan hal ini sangat menghawatirkan karena selepas kampanye, siapa yang duduk di DPR atau DPRD pasti akan mencari cara agar "investasinya" dapat menghasilkan kembali uang yang telah di keluarkan, dan berarti korupsi tidak akan bisa berhenti malah akan bertambah parah.
Coba anda fikirkan apakah kampanye model hura-hura seperti ini akan berhasil? Atau hanya membuang uang secara percuma? Mungkin ada baiknya dana kampanye yang mencapai puluhan milyar rupiah tersebut di kumpulkan untuk keperluan yang lebih mulia, misalnya memperbaiki gedung sekolah yang sudah rusak, menambah buku-buku di perpustakaan sekolah, membuat lab komputer, Membantu kesehatan masyarakat desa, membangun sumber air untuk daerah yang kekeringan, dan masih banyak lagi.Dari pada sekedar menghadirkan artis dangdut untuk bergoyang erotis di depan masa dari segala usia yang hnaya menampilkan aurat yang terbuka, malah membuat dosa secara masal..Ingat Masyarakat sekarang tidaklah bodoh dan tidak mudah untuk di bodohi.
Kampanye para caleg, meski lewat poster, baliho, bendera partai, stiker, atau spanduk sebatas ”kecap”, membuat opini agar dirinya yang terbaik, terpeduli pada wong cilik, serta memikirkan rakyat. Mereka menggunakan kata-kata: Peduli wong cilik, berjuang untuk rakyat, bersih, teruji, profesional, dll. Mereka belum berani menampilkan program yang nyata dan mencantumkan alamat jelas atau no telepon/HP yang bisa dihubungi! Inikah sikap para calon legislatif kita? Inikah sikap para caleg yang nantinya akan mewakili rakyat?Dengan kata lain, belum jadi anggota Dewan saja tidak mau berbuat jujur. Apalagi setelah duduk di kursi Dewan! yang ada korupsi lagi-lagi korupsi.
Dan ujung-ujungnya rakyat juga yang diminta menanggung beban yang besar, Anda harus ingat ketika Harga BBM meningkat, Saat Biaya Tol dinaikan, Kunjungan pelesiran Anggota DPR keluar Negeri, dan Untuk tidak terjebak eforia ingatlah keburukan-keburukan para anggota Legislatif yang katanya wakil rakyat ketika rakyat kesusahan mereka hanya hilang tak membantu, Saat ini saat kampanye Kita rakyat Indonesia saatnya menjadi Sombong karena mereka butuh kita, Jangan jual murah suara anda, karena semua yang dilakukan para Caleg & partai saat kampanye hanyalah sebuah kosmetik yang semu, seperti DPR saat ini yang telah terlihat belangnya, begitu juga para caleg saat ini, jangan mau tertipu kembali.
Jadi bermanfaatkah kampanye bagi rakyat, yang ada cuma pembodohan kembali bagi rakyat kecil, pandai-pandailah kita memilih. Pilihlah yang memang layak dipilih. tidak perlu silau dengan besar dan lamanya kampanye di media. Tidak perlu terbujuk oleh klaim dan pengakuan-pengakuan sepihak yang mengatakan akan membawa perubahan. Ingatlah, ke Bobrokan Anggota dewan yang mengaku terhormat, eh tersengkut kasus korupsi, pelecehan seksual, atau aksi provokasi lainya, ujungnya anggota DPR tidak terhormat malah jadi terhujat. Memilih atau tidak memilih adalah hak kita sebagai warga negera. kalau kita memutuskan untuk tidak memilih, ikuti kata Nurani anda, bila anda tidak memilih itu juga adalah sebuah Pilihan. jangan termakan bujuk rayu, karena Politik itu adalah busuk dan Munafik. Ingat apakah Kampanye dan Pemilu Bermanfaat Kepada Kita temukan jawabanya di Hati dan Logika Anda.
Semoga Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 bisa terwujud di negeri kita tercinta indonesia ini dan semoga masyarakat lebih bisa memilih pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat.
Depok 26 Maret 2009
Erwin Arianto
http://erwin-informasi. blogspot. com
Kampanye Saat ini umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, simbol-simbol, pada sistim politik otoriter kampanye sering bisa dilakukan kedalam bentuk tindakan intimidasi, propaganda atau dakwah.Bentuk kampanye di Indonesia ini tergolong sebagai bentuk kampanye secara konversional yang hanya lebih mengarah pada Indoktrinasi atau Pencitraan individu atau golongan. Model kampanye konvensional selain rawan gesekan juga terkadang menimbulkan swinging voter di masyarakat.
Tidak jauh beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu dan kampanye yang sekarang juga penuh dengan hura-hura. Di setiap kampanye, terutama di kota besar pasti di sediakan acara konser gratis, entah itu konser dangdut atau konser rock. Bahkan untuk para partisan pun disediakan souvenir gratis yang biasanya berupa kaos parpol, bahkan mungkin lebih dari sekedar kaos, dan tidak lupa titipan agar mencontreng parpol yang bersangkutan bila saatnya tiba. hal tersebut dapat dibaca sebagai belum berubahnya paradigma pada petinggi partai, dan hal ini sangat menghawatirkan karena selepas kampanye, siapa yang duduk di DPR atau DPRD pasti akan mencari cara agar "investasinya" dapat menghasilkan kembali uang yang telah di keluarkan, dan berarti korupsi tidak akan bisa berhenti malah akan bertambah parah.
Coba anda fikirkan apakah kampanye model hura-hura seperti ini akan berhasil? Atau hanya membuang uang secara percuma? Mungkin ada baiknya dana kampanye yang mencapai puluhan milyar rupiah tersebut di kumpulkan untuk keperluan yang lebih mulia, misalnya memperbaiki gedung sekolah yang sudah rusak, menambah buku-buku di perpustakaan sekolah, membuat lab komputer, Membantu kesehatan masyarakat desa, membangun sumber air untuk daerah yang kekeringan, dan masih banyak lagi.Dari pada sekedar menghadirkan artis dangdut untuk bergoyang erotis di depan masa dari segala usia yang hnaya menampilkan aurat yang terbuka, malah membuat dosa secara masal..Ingat Masyarakat sekarang tidaklah bodoh dan tidak mudah untuk di bodohi.
Kampanye para caleg, meski lewat poster, baliho, bendera partai, stiker, atau spanduk sebatas ”kecap”, membuat opini agar dirinya yang terbaik, terpeduli pada wong cilik, serta memikirkan rakyat. Mereka menggunakan kata-kata: Peduli wong cilik, berjuang untuk rakyat, bersih, teruji, profesional, dll. Mereka belum berani menampilkan program yang nyata dan mencantumkan alamat jelas atau no telepon/HP yang bisa dihubungi! Inikah sikap para calon legislatif kita? Inikah sikap para caleg yang nantinya akan mewakili rakyat?Dengan kata lain, belum jadi anggota Dewan saja tidak mau berbuat jujur. Apalagi setelah duduk di kursi Dewan! yang ada korupsi lagi-lagi korupsi.
Dan ujung-ujungnya rakyat juga yang diminta menanggung beban yang besar, Anda harus ingat ketika Harga BBM meningkat, Saat Biaya Tol dinaikan, Kunjungan pelesiran Anggota DPR keluar Negeri, dan Untuk tidak terjebak eforia ingatlah keburukan-keburukan para anggota Legislatif yang katanya wakil rakyat ketika rakyat kesusahan mereka hanya hilang tak membantu, Saat ini saat kampanye Kita rakyat Indonesia saatnya menjadi Sombong karena mereka butuh kita, Jangan jual murah suara anda, karena semua yang dilakukan para Caleg & partai saat kampanye hanyalah sebuah kosmetik yang semu, seperti DPR saat ini yang telah terlihat belangnya, begitu juga para caleg saat ini, jangan mau tertipu kembali.
Jadi bermanfaatkah kampanye bagi rakyat, yang ada cuma pembodohan kembali bagi rakyat kecil, pandai-pandailah kita memilih. Pilihlah yang memang layak dipilih. tidak perlu silau dengan besar dan lamanya kampanye di media. Tidak perlu terbujuk oleh klaim dan pengakuan-pengakuan sepihak yang mengatakan akan membawa perubahan. Ingatlah, ke Bobrokan Anggota dewan yang mengaku terhormat, eh tersengkut kasus korupsi, pelecehan seksual, atau aksi provokasi lainya, ujungnya anggota DPR tidak terhormat malah jadi terhujat. Memilih atau tidak memilih adalah hak kita sebagai warga negera. kalau kita memutuskan untuk tidak memilih, ikuti kata Nurani anda, bila anda tidak memilih itu juga adalah sebuah Pilihan. jangan termakan bujuk rayu, karena Politik itu adalah busuk dan Munafik. Ingat apakah Kampanye dan Pemilu Bermanfaat Kepada Kita temukan jawabanya di Hati dan Logika Anda.
Semoga Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 bisa terwujud di negeri kita tercinta indonesia ini dan semoga masyarakat lebih bisa memilih pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat.
Depok 26 Maret 2009
Erwin Arianto
http://erwin-informasi. blogspot. com
Mempertanyakan Fungsi Parpol
Pada tahun 1970-an terbit dua buku yang menelanjangi profil anak bangsa. Mochtar Lubis menyebut tak bertanggung jawab, munafik, hipokrit, suka iri, dan seterusnya. Koentjaraningrat bilang mentalitet bangsa ini tidak siap untuk membangun (mental menerabas).
Media massa kemudian dipenuhi opini penolakan terhadap kedua buku itu, Mochtar Lubis dimaki habis. Sebulan polemik di harian Kompas, sampai pemimpin redaksi terpaksa menghentikannya. Tapi, tak satu pihak pun yang menangkap (termasuk pemerintah) bahwa mereka mewartakan sesuatu yang mahapenting.
Benarkah mutu sumber daya manusia bangsa (termasuk di bidang politik) serendah itu? Atau, SDM Indonesia sungguh bermutu tinggi, ukurannya apa, tes IQ, EQ, SQ, atau ada yang lain lagi? Ukuran itu mutlak dibutuhkan untuk membuat perencanaan tepat guna, SDM (man behind the gun) selalu menjadi unsur utama untuk keberhasilan manajemen apa pun.
Perubahan oleh siapa?
Negara ini milik orang banyak, dibutuhkan ukuran. Manipulasi terhadap ukuran SDM akan membuat perencanaan menjadi terlalu elok dan selalu muncul masalah dalam pelaksanaan. Lalu dalam pembahasan selalu mencuat istilah ”seharusnya” begini begitu, dan buntutnya melahirkan kambing hitam kebersamaan. Yang penting bukanlah saya yang salah, soal manajemen dan keberhasilan menjadi tidak penting lagi.
Demikian ulang-berulang, tak ada output yang pantas dicatat dalam sejarah Indonesia selain karya Pendiri Negara dan pejuang TKR/TNI yang mengusir penjajah.
Kini, saat semua calon presiden mengampanyekan ”perubahan”, bangsa bertanya, ”apanya yang akan diubah?” Ternyata tidak satu calon presiden pun yang akan mengubah SDM dan perilakunya. Ini menyedihkan. Terbayang untuk sekian tahun ke depan, manajemen negara ini masih tetap ditangani oleh man behind the gun berkualitas rendah. Kita masih akan bergantung pada SDM (dan manajemen/value/ investasi) asing.
Pertanyaan berikut adalah siapa yang harus melakukan perubahan terhadap perilaku manusia Indonesia? Mampukah seorang presiden, atau parpol, atau Tuhan? MPR mewakili utusan golongan, utusan daerah dan parpol/DPR dapat melakukan perubahan dengan bermusyawarah mufakat (UUD 1945). Sedangkan UUD 2002 yang berorientasi pada demokrasi, maka parpol di DPR yang harus mengubah. Bagaimana dengan DPD?
Pada era demokrasi yang diperlihatkan dalam Pemilu 2009, tidak jelas siapa subyeknya. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem. Parpolkah, presidenkah, KPU-kah, MK-kah, MA-kah, atau manusia jalanan, termasuk golongan putih yang jumlahnya semakin besar? Atau, dibiarkan mengambang agar preman bisa merajalela dan bisa melayani kepentingan asing secara bebas?
Cuma kendaraan politik
Ricuh Pilkada Maluku Utara dan Jawa Timur menjelaskan. Saat Maluku Utara, KPU pusat langsung mengambil alih persoalan yang tak bisa ditangani KPU daerah. Ternyata KPU pusat juga tak mampu, lalu diambil alih MA yang juga gagal, lalu ditangani Menteri Dalam Negeri baru ”bisa selesai”. Rupanya cara itu tak berlaku untuk Jawa Timur, tiba-tiba MK yang menangani. Mana yang akan dipakai, bila pemilu pada 9 April nanti macet?
Tidak terlihat fungsi parpol dalam kasus-kasus pilkada. Lalu, apa fungsi parpol dalam permasalahan bangsa, khususnya pasca-9 April? Saat ini masyarakat melihat parpol seolah cuma kendaraan politik untuk berburu kekuasaan semata. Selebihnya tak ada. Artikulasi terhadap aspirasi rakyat, penjaga ideologi bangsa, pembentuk pemimpin, upaya perbaikan manajemen negara, pendidikan politik, semuanya tidak dirasakan masyarakat.
Pemilu 2009 terjadi dalam kondisi bangsa tanpa nilai, sarat dengan kebencian. Berarti rawan ricuh sampai dengan terjadinya deadlock politik. Istilah deadlock politik harus diadakan agar ada kendali kerawanan untuk mencegah kekagetan politik, tiba-tiba kita sadar, ”lho, negeri ini kok sudah berantakan”. Kekagetan politik pernah terjadi ketika Camdessus bersedekap (sedakep) menyaksikan Soeharto menandatangani perjanjian dengan IMF.
Deadlock politik harus dirumuskan deskripsinya lewat musyawarah antarparpol untuk dimufakati bersama dan dijadikan pegangan oleh seluruh anggota masyarakat. Kebangkitan parpol dalam musyawarah mufakat akan memberikan harapan kepada seluruh rakyat akan masa depan bangsa. Pertama yang harus dibenahi adalah mengubah mental anak bangsa supaya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
[Roch Basoeki Mangoenpoerojo Mantan Sekretaris Balitbang PDI-P (1993-1999)- Kompas]
-------
Menuju Indonesia sejahtera, maju, aman dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
Sending By email from "Retno Kintoko"
Media massa kemudian dipenuhi opini penolakan terhadap kedua buku itu, Mochtar Lubis dimaki habis. Sebulan polemik di harian Kompas, sampai pemimpin redaksi terpaksa menghentikannya. Tapi, tak satu pihak pun yang menangkap (termasuk pemerintah) bahwa mereka mewartakan sesuatu yang mahapenting.
Benarkah mutu sumber daya manusia bangsa (termasuk di bidang politik) serendah itu? Atau, SDM Indonesia sungguh bermutu tinggi, ukurannya apa, tes IQ, EQ, SQ, atau ada yang lain lagi? Ukuran itu mutlak dibutuhkan untuk membuat perencanaan tepat guna, SDM (man behind the gun) selalu menjadi unsur utama untuk keberhasilan manajemen apa pun.
Perubahan oleh siapa?
Negara ini milik orang banyak, dibutuhkan ukuran. Manipulasi terhadap ukuran SDM akan membuat perencanaan menjadi terlalu elok dan selalu muncul masalah dalam pelaksanaan. Lalu dalam pembahasan selalu mencuat istilah ”seharusnya” begini begitu, dan buntutnya melahirkan kambing hitam kebersamaan. Yang penting bukanlah saya yang salah, soal manajemen dan keberhasilan menjadi tidak penting lagi.
Demikian ulang-berulang, tak ada output yang pantas dicatat dalam sejarah Indonesia selain karya Pendiri Negara dan pejuang TKR/TNI yang mengusir penjajah.
Kini, saat semua calon presiden mengampanyekan ”perubahan”, bangsa bertanya, ”apanya yang akan diubah?” Ternyata tidak satu calon presiden pun yang akan mengubah SDM dan perilakunya. Ini menyedihkan. Terbayang untuk sekian tahun ke depan, manajemen negara ini masih tetap ditangani oleh man behind the gun berkualitas rendah. Kita masih akan bergantung pada SDM (dan manajemen/value/ investasi) asing.
Pertanyaan berikut adalah siapa yang harus melakukan perubahan terhadap perilaku manusia Indonesia? Mampukah seorang presiden, atau parpol, atau Tuhan? MPR mewakili utusan golongan, utusan daerah dan parpol/DPR dapat melakukan perubahan dengan bermusyawarah mufakat (UUD 1945). Sedangkan UUD 2002 yang berorientasi pada demokrasi, maka parpol di DPR yang harus mengubah. Bagaimana dengan DPD?
Pada era demokrasi yang diperlihatkan dalam Pemilu 2009, tidak jelas siapa subyeknya. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem. Parpolkah, presidenkah, KPU-kah, MK-kah, MA-kah, atau manusia jalanan, termasuk golongan putih yang jumlahnya semakin besar? Atau, dibiarkan mengambang agar preman bisa merajalela dan bisa melayani kepentingan asing secara bebas?
Cuma kendaraan politik
Ricuh Pilkada Maluku Utara dan Jawa Timur menjelaskan. Saat Maluku Utara, KPU pusat langsung mengambil alih persoalan yang tak bisa ditangani KPU daerah. Ternyata KPU pusat juga tak mampu, lalu diambil alih MA yang juga gagal, lalu ditangani Menteri Dalam Negeri baru ”bisa selesai”. Rupanya cara itu tak berlaku untuk Jawa Timur, tiba-tiba MK yang menangani. Mana yang akan dipakai, bila pemilu pada 9 April nanti macet?
Tidak terlihat fungsi parpol dalam kasus-kasus pilkada. Lalu, apa fungsi parpol dalam permasalahan bangsa, khususnya pasca-9 April? Saat ini masyarakat melihat parpol seolah cuma kendaraan politik untuk berburu kekuasaan semata. Selebihnya tak ada. Artikulasi terhadap aspirasi rakyat, penjaga ideologi bangsa, pembentuk pemimpin, upaya perbaikan manajemen negara, pendidikan politik, semuanya tidak dirasakan masyarakat.
Pemilu 2009 terjadi dalam kondisi bangsa tanpa nilai, sarat dengan kebencian. Berarti rawan ricuh sampai dengan terjadinya deadlock politik. Istilah deadlock politik harus diadakan agar ada kendali kerawanan untuk mencegah kekagetan politik, tiba-tiba kita sadar, ”lho, negeri ini kok sudah berantakan”. Kekagetan politik pernah terjadi ketika Camdessus bersedekap (sedakep) menyaksikan Soeharto menandatangani perjanjian dengan IMF.
Deadlock politik harus dirumuskan deskripsinya lewat musyawarah antarparpol untuk dimufakati bersama dan dijadikan pegangan oleh seluruh anggota masyarakat. Kebangkitan parpol dalam musyawarah mufakat akan memberikan harapan kepada seluruh rakyat akan masa depan bangsa. Pertama yang harus dibenahi adalah mengubah mental anak bangsa supaya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
[Roch Basoeki Mangoenpoerojo Mantan Sekretaris Balitbang PDI-P (1993-1999)- Kompas]
-------
Menuju Indonesia sejahtera, maju, aman dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
Sending By email from "Retno Kintoko"
Subscribe to:
Posts (Atom)