TAK MARAH KARENA PUASA

SAAT itu, masa pemerintahan SBY-JK masih terbilang baru. Harga minyak dunia meningkat secara drastis. Akibatnya, uang negara kian menyusut karena dipakai untuk melakukan subsidi harga minyak.
Dalam pemerintahan SBY, terutama Menteri ESDM, Purnomo, takut menaikkan harga minyak. JK tetap mau menaikkan karena negara di ambang soal yang mendalam, dan ironinya, yang menerima subsidi yang paling banyak adalah kalangan yang berduit.


Bagi JK, adalah tidak masuk akal jika kaum miskin yang mensubsidi kaum kaya. Setelah beberapa kali rapat para pejabat, argumentasi JK akhirnya bisa diterima: menaikkan harga BBM. Masalahnya, soal waktu, Pada umumnya meminta harga BBM dinaikkan sebaiknya setelah lebaran.
Pendapat ini didukung dengan alasan, pada saat selesai bulan puasa, masyarakat tidak lagi banyak mengomsumsi minyak sebab puasa telah selesai. Katanya, selama puasa itu, masyarakat banyak memakai minyak sebab ada sahur. Karena, jika menaikkan minyak pada saat bulan puasa, masyarakat sangat sensitif dan mudah marah. Pasti banyak demo, kata pihak yang menolak menaikkan harga BBM selama bulan puasa.

JK berpendapat sebaliknya. "Justru BBM harus dinaikkan sebelum bulan puasa berakhir. Dan justru pada bulan puasa itu, konsumsi minyak di kalangan kebutuhan keluarga, menurun, sebab orang yang berpuasa itu tidak lagi sarapan pagi dan makan siang," kata JK.
Dalam kalkulasi dan logika JK, orang itu tidak akan mungkin marah dan demo bila minyak dinaikkan selama mereka berpuasa. "Mana ada orang puasa boleh demo. Demo itu kan berarti marah, dan marah itu membatalkan puasa. Jadi, selama ia berpuasa, selama itu juga tidak mungkin ia berdemo," kata JK.
Bagaimana kalau selesai bulan puasa? Pasti mereka akan turun ke jalan untuk mendemo.
JK tak kehabisan akal "Selesai bulan puasa, berarti itu sudah akhir November. Bulan itu adalah musim hujan. Nah, sehebat apa pun demo, jika hujan deras turun mengguyur beberapa
jam, pasti bubar demonya. Tidak ada orang yang bisa bertahan terus-menerus secara berkelompok di bawah siraman hujan beberapa jam. Pasti bubar semuanya," kata JK meyakinkan.

"Lagi pula," kata JK lagi, "setelah lebaran itu, orang sudah pasti lupa, berapa sih kenaikan harga BBM? Orang kan akhirnya menyesuaikan diri lagi dengan itu. Inilah pentingnya
kita terbuka ke rakyat, menghitungkan untung ruginya bila menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM. Yang penting kita tcrbuka dan melayani masyarakat berdialog. Jangan kita mengambil keputusan, lalu anak buah yang disuruh berhadapan dengan masyarakat. Menteri tidak boleh menyuruh dirjen atau dlrekturnya yang tampil," begitu penegasan JK.

Harga BBM memang dinaikkan tahun 2005. Kalkulasi JK sangat akurat. Demo dalam bulan puasa itu, hampir nihil. Tidak ada amuk massa seperti yang diperkirakan. Usai lebaran,ternyata hujan lebat mengguyur Jakarta. Hasilnya, uang negara bisa dihemat karena subsidi BBM tidak lagi terlampau besar. "Lihat kan, prediksi saya benar," kata JK.
Karena JK konsisten, bos yang harus menjelaskan kepada rakyat tentang kebijakan pemerintah itu, ia pun sibuk ke sana kemari menjelaskan kebijakan ini. JK selalu tampil di berbagai
forum dan wawancara media massa, terutama televisi. Lalu, banyak orang yang menyayangkan itu. JK dinilai dijadikan bamper oleh SBY karena JK yang berhadapan langsung dengan pihak yang menolak kenikan harga BBM itu.

JK menampik itu semua. "Ini keputusan Pemerintah. Saya adalah bagian dari Pemerintah, karena itu, saya harus tampil dan konsisten membela keputusan Pemerintah itu, Yang penting, saya ikhlas bekerja untuk kepentingan publik. Menghemat uang negara, juga adalah demi rakyat banyak," jawab JK.
Lantaran kebijakan menaikkan harga BBM itulah maka JK mencari dan menemukan formula kompensasi, yang diberikan langsung ke rakyat. JK tampil dengan ide bantuan tunai langsung.
Malah, JK tidak berhenti pada ide, tetapi ia juga langsung menyusun strategi implementasi. Hasilnya, rakyat miskin langsung diberi uang tunai dan mereka mengambilnya di kantor-
kantor pos. Lalu, para menteri pun berkewajiban turun ke daerah untuk melihat langsung pemberian uang tunai tersebut. Ketika musim kampanye berlangsung, pihak SBY memakai
isu bantuan tunai langsung ini sebagai materi. Orang-orang yang dulunya menyalahkan JK karena tampil berhadapan langsung dengan masyarakat, pers, LSM, membela kenaikan harga BBM, kembali menyalahkan JK. Mereka juga seolah memberi pelajaran kepada JK, tatkala harga BBM diturunkan oleh SBY, tanpa konsultasi dengan JK.

Bagi kelompok ini, JK pasang badan untuk membayar harga, tetapi JK disuruh cuci piring jika pesta telah usai. Lagi-lagi, JK tidak menanggapinya. JK hanya berkomentar singkat, "Niat
baik itu harus dijalankan karena keikhlasan. Tidak boleh hitung-hitungan. Semua itu dilakukan karena itu menjadi keputusan Pemerintah," katanya kepada kelompok ini.

Sejatinya, JK sendiri tidak berkeberatan melakukan hal tersebut, dan tidak menggugat tatkala SBY menurunkan harga BBM tanpa melibatkan dirinya, karena dia menilai bahwa memang seharusnya BBM turun sebab harga minyak dunia memang turun. Antara SBY dan JK, soal ini tidak ada masalah. Yang gelisah sebenarnya adalah orang lain. Begitulah kisah soal kenaikan harga BBM tahun 2005 itu. Di sinilah sebenarnya pangkal kebijakan Pemerintah untuk melakukan perubahan, Lantaran harga minyak yang selalu disubsidi pemerintah, sementara kebutuhan kian meningkat maka JK pun melempar gagasan. Pemakaian minyak tanah harus diganti dengan gas. Dasar pemikirannya sangat sederhana. Minyak tanah kita impor, sementara gas kita ekspor. Nah, ada baiknya kita ubah pola pemakaian energi kita, dari minyak tanah ke gas. JK menuai protes. Ia jalan terus. Berbagai soal diangkat, mulai dari peliknya memperoleh gas hingga langkanya tabung gas. Bagi JK, semua itu terjadi dalam era transisi. Segala yang baru itu butuh penyesuaian. Masyarakat belum saja merasakan nikmatnya gas. Oleh karena itu, Menteri ESDM harus kerjakeras untuk menjaga suplai gas dan penyediaan tabung-tabung gas. "Semua bangsa modern, konsumsi bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga, sudah menggunakan gas. Tidak ada lagi yang memakai minyak tanah. Kita harus menjadi bangsa modern. Lagi pula, kita yang selama ini menyuplai Jepang dengan gas, sementara kita sendiri tidak menggunakannya. Ini sebuah
ironi," kata JK meyakinkan.

Maka, dalam kesempatan melawat ke Jepang, pemerintah negeri Sakura itu meminta JK agar tetap menjual gas ke Jepang. Jawaban JK sangat jelas. "Kita akan mengekspor gas ke Jepang manakala ada yang tersisa dari kebutuhan konsumsi kami. Rakyat kami sangat membutuhkan gas juga," kata JK.*